Manado, Arahmu.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama lintas sektor tahun 2025 di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., didampingi Pj Sekprov Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, pejabat BPS Sulut, dan jajaran Bappeda.
Dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), hadir Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang juga memaparkan capaian penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
Dalam laporan kegiatan, Sekretaris Bappeda Sulut menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor ini berlandaskan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pembinaan SDM. Selain itu, kegiatan ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem.
Tujuan utama rakor adalah mengevaluasi capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyelaraskan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Rakor juga menjadi wadah konsolidasi dan rumusan langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Utara.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sulut turut memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2024.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhasil meraih Terbaik 1, disusul Kabupaten Kepulauan Sitaro (Terbaik 2) dan Kota Tomohon (Terbaik 3).
Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bolsel dalam menekan angka stunting sekaligus memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wagub Victor Mailangkay menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius semua pihak.
“Kemiskinan bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam visi Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam delapan misi dan 17 program unggulan daerah.
Berdasarkan data BPS Sulut, tingkat kemiskinan per Maret 2025 tercatat sebesar 6,71 persen, mengalami sedikit kenaikan 0,01 persen, namun masih lebih baik dari rata-rata nasional di angka 8,47 persen. Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi (10,91%), sedangkan Kota Tomohon menjadi yang terendah (4,86%).
Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid dalam kesempatan itu memaparkan kondisi kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Bolsel tahun 2025 turun menjadi 10,52 persen dari 11,33 persen di tahun 2024.
Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 1,51, sementara indeks keparahan 0,43, menandakan adanya perbaikan ketimpangan pengeluaran masyarakat.
Menurut Wabup, berbagai program pengentasan kemiskinan di Bolsel dijalankan melalui alokasi APBDes, program BLT, ketahanan pangan, serta penurunan stunting.
Selain itu, Bolsel juga menerima DAK Fisik Tematik untuk penataan kawasan kumuh terpadu yang meliputi penyediaan air minum, sanitasi, dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, ia juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran tahun 2026 yang dapat memperlambat pelaksanaan program.
“Kami berharap Pemprov Sulut dan Bappeda dapat memperhatikan kondisi ini agar program penanggulangan kemiskinan tidak terhenti di tahun 2026,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama seluruh kepala daerah se-Sulut sebagai bentuk komitmen dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan, upaya kolaboratif dan berkelanjutan antar daerah menjadi kunci untuk mencapai target Sulut bebas kemiskinan dan stunting di masa mendatang.(Aulia)