BOLSEL,ARAHMU.ID – Pemkab Bolsel resmi memulai Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Jenjang Dikdas Tahun 2025. Entry meeting dibuka Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Rumah Rapat Berkah, Panango, Kamis (22/10/2026).
Pemeriksaan terinci oleh BPK RI Perwakilan Sulut ini akan berlangsung 21 Oktober – 19 November 2026, sebagai lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan 31 Agustus – 29 September lalu.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menyampaikan selamat datang kepada Tim BPK dan berharap perjalanan dari Manado berjalan lancar.
Ia mengakui pengelolaan BOSP di satuan pendidikan Bolsel sudah dimaksimalkan namun masih ada kekurangan.
“Untuk itu, melalui pemeriksaan ini diharapkan adanya masukan-masukan dari Tim BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan ke depan, sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Wabup menginstruksikan seluruh OPD terkait dan satuan pendidikan untuk tetap di tempat, kooperatif dan cepat memenuhi permintaan data BPK.
“Apabila ada jadwal pemeriksaan lapangan maupun permintaan konfirmasi, agar selalu siap dan tidak menunda-nunda waktu,” tegasnya. Jika ada urusan penting, wajib berkoordinasi dengan Tim BPK melalui Sekda, Asisten, Inspektur, maupun Tim LO.
Di akhir sambutan, Wabup berharap layanan pendidikan berjalan baik untuk mencetak generasi tulang punggung bangsa. “Selamat datang di Kabupaten Bolsel, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas sampai dengan selesai,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim BPK memaparkan pemeriksaan didasari UU No. 15 Tahun 2004 dan 2006. Pemeriksaan ini dilakukan karena masih ditemukan 1.129 permasalahan tata kelola Dana Pendidikan dari 1.065 LHP BPK periode 2023-2025, serta adanya capaian literasi, numerasi, dan partisipasi sekolah yang masih di bawah target.
Pemeriksaan mencakup SD dan SMP Negeri se-Bolsel dengan metode wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen hingga kuesioner. BPK juga menegaskan larangan menerima uang, barang, atau fasilitas dalam bentuk apapun sesuai Kode Etik BPK No. 2 Tahun 2026.
Turut hadir Kepala BPKPD, Kadis Pendidikan, jajaran Bappeda dan Tim BPK RI Perwakilan Sulut.