GORONTALO, ARAHMU.ID– Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus menjadi fondasi utama penataan ruang, bukan sekadar syarat administratif.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) KLHS untuk penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Gorontalo 1, yang digelar bersama tim ahli Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
FGD tersebut dihadiri pimpinan OPD dan para camat se-Kabupaten Gorontalo.
Sugondo mengatakan KLHS merupakan instrumen krusial untuk mengkaji dampak pembangunan secara komprehensif, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum.
“Kegiatan hari ini sangat strategis. Kita perlu membedah detail dampak rencana pembangunan ke depan. Forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang kontribusi pemikiran, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan.
“Kalau semua lahan disulap menjadi bangunan, sementara masyarakat butuh ruang untuk bertani, ini akan memicu krisis baru. Tata ruang harus menjamin harmoni antara kemajuan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sugondo menginstruksikan OPD teknis seperti Dinas PU, Kominfo, Pendidikan, Perikanan, Kesehatan, serta para camat untuk aktif menyuplai data faktual sesuai karakteristik wilayah masing-masing kepada tim ahli UNS.
“Tim ahli memang piawai merumuskan desain teknis, tapi butuh informasi akurat dari kita tentang kondisi lapangan dan persoalan masyarakat. Kualitas kajian ini berbanding lurus dengan kualitas diskusi kita,” imbuhnya.
Pemkab Gorontalo berharap dokumen KLHS dan RDTR yang dihasilkan tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi menjadi kompas pembangunan yang produktif, estetik, dan berkelanjutan.