GORONTALO, ARAHMU.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo merombak tata kelola persediaan obat di 23 Puskesmas untuk mencegah kekosongan stok (stock out) dan penumpukan obat hingga kedaluwarsa (overstock).
Langkah itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur saat membuka Pembinaan dan Evaluasi Kepatuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) di Grand Q Hotel, Kamis (5/11/2026).
Sugondo menginstruksikan seluruh Puskesmas tidak lagi menggunakan metode perkiraan dalam merencanakan kebutuhan obat.
“Ketersediaan obat adalah tolok ukur utama kehadiran pemerintah. Perencanaannya harus mengacu pada data riil yang terintegrasi dan akurat, bukan tebak-tebakan,” tegasnya.
Pemkab mendorong optimalisasi pelaporan elektronik e-MONEV, penggunaan e-Katalog, serta penerapan prinsip distribusi FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out).
Ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pendampingan intensif kepada Puskesmas yang akurasi laporannya masih rendah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Afriyani Katili, menyebut akar masalah masih pada proses pengusulan kebutuhan obat dari Puskesmas yang dilakukan secara manual.
“Aplikasi terintegrasi e-MONEV sudah tersedia di kabupaten. Kita butuh pengembangan aplikasi sederhana agar pengusulan dari Puskesmas tidak lagi manual, sehingga lebih efektif dan meminimalisir penumpukan atau kekosongan stok,” jelasnya.
Kegiatan ini diikuti 154 peserta yang terdiri dari pengelola obat dan penanggung jawab program dari 23 Puskesmas. Afriyani menekankan pentingnya pelibatan tenaga farmasi dan dokter dalam penyusunan RKO agar kebutuhan obat lebih rasional dan presisi.
Pada hari yang sama, Dinas Kesehatan juga menggelar bimbingan teknis bagi pelaku UMKM terkait cara produksi pangan olahan yang baik.