GORONTALO,ARAHMU.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menegaskan evaluasi pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) harus dilakukan secara terarah, terukur, berkelanjutan, dan menghasilkan rekomendasi konkret untuk penganggaran 2027.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan DTPK Tahun 2026 di Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo, Kamis (29/10/2026).
“Hari ini harus keluar rekomendasi tentang apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, dan rumusan tersebut nantinya masuk dalam penganggaran 2027. Kita semua harus bergerak dengan arah yang jelas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang komprehensif,” tegas Sugondo.
Ia menyebut pelayanan di wilayah DTPK membutuhkan pendekatan khusus dan adaptif sesuai karakteristik wilayah, sehingga camat dan kepala puskesmas diminta proaktif mengidentifikasi persoalan serta berinovasi dalam layanan.
Sugondo juga menekankan sinergi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan SDM, infrastruktur, logistik, dan pembiayaan.
Pertemuan yang digagas Dinas Kesehatan ini difokuskan pada lima kecamatan lokus DTPK, yakni Asparaga, Bilato, Biluhu, Batudaa Pantai, dan Telaga.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Tim Kerja Fasilitas dan Mutu Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Marjen Ayuba, mengatakan evaluasi bertujuan membedah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hambatan di lima puskesmas lokus sepanjang 2026.
“Selain mengumpulkan data sebagai dasar perencanaan tahun depan, pertemuan ini juga dirancang untuk merumuskan usulan kebijakan strategis. Salah satunya adalah rekomendasi penambahan tarif layanan khusus DTPK yang saat ini belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024,” jelasnya.
Kegiatan diikuti 34 peserta terdiri dari lima camat, 15 perwakilan puskesmas, jajaran Dinas Kesehatan, dan unsur terkait. Kegiatan didanai melalui DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Gorontalo Tahun 2026.