BOLSEL,ARAHMU.ID — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menetapkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan hingga pemenuhan kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran yang disampaikan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Kamis (13/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, tersebut merupakan agenda Pembicaraan Tingkat I atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Bupati Iskandar menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Menurutnya, tambahan fiskal yang tersedia tidak hanya diarahkan untuk belanja pemerintahan, tetapi difokuskan pada program yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Iskandar.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program, antara lain pembangunan serta pemenuhan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo. Selain itu, bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP serta dukungan beasiswa pendidikan untuk jenjang S1 hingga S3 turut menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026.
Sektor kesehatan juga mendapat porsi perhatian melalui rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pengadaan berbagai peralatan medis untuk menunjang pelayanan di RSUD Bolsel.
Langkah tersebut dinilai penting seiring dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara untuk sektor ketahanan pangan, Pemkab Bolsel mengalokasikan anggaran bagi penyediaan cadangan pangan daerah dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Selain program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, penyesuaian fiskal juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji PPPK.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Bolsel turut memberikan respons terhadap penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.
Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah daerah beserta dokumen pendukung, tiga fraksi DPRD Bolsel menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Bupati Iskandar mengapresiasi DPRD Bolsel yang dinilai bergerak cepat dalam menjadwalkan pembahasan perubahan anggaran tersebut.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan hingga proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga Perubahan APBD 2026 segera mendapatkan nomor register dan dapat direalisasikan.
“Semoga kita segera mendapatkan nomor register dari pihak Provinsi, sehingga APBD Perubahan ini dapat segera running dan direalisasikan pada bulan September nanti,” pungkas Iskandar.