
Bolmong,Arahmu.id — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang digelar di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Rabu (19/11/2025). Bupati Bolsel diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Ichsan Utiah, SE.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut, Lukman Lapadengan, SE., M.Si, serta para kepala bagian pembangunan dan pimpinan OPD dari seluruh kabupaten/kota. Dalam suasana yang penuh keseriusan, pertemuan ini membahas progres realisasi anggaran sekaligus mengevaluasi strategi percepatan penyerapan pada akhir tahun anggaran.
Dalam arahannya, Kepala Biro Pembangunan, Lukman Lapadengan, menyampaikan bahwa EPRA menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Rakor ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang bagi kita semua untuk melihat sejauh mana anggaran telah bekerja. Penyerapan harus dipercepat, namun tetap mengikuti aturan dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bolsel, Muhammad Ichsan Utiah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Ia menyampaikan salam dari Bupati Bolsel dan menekankan bahwa EPRA menjadi momentum penting untuk memperbaiki kinerja fiskal daerah.
“Bupati berpesan agar forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan realisasi sesuai target yang ditetapkan,” kata Ichsan.
Ia juga menambahkan bahwa Bolsel siap mempercepat realisasi anggaran dengan tetap memprioritaskan akuntabilitas dan tata kelola sesuai regulasi.
“Saat ini Bolsel telah mencapai 70% realisasi anggaran, kami terus berupaya menjaga ritme penyerapan anggaran agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kolaborasi kabupaten/kota seperti ini sangat dibutuhkan untuk saling belajar dan memperkuat kualitas pembangunan,” tutupnya.
Rakor EPRA ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara dalam memaksimalkan anggaran demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik.(Aulia)