INFOTORIAL
BOLSEL, ARAHMU.ID— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menegaskan pentingnya sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat rakyat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui fungsi check and balance.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bolsel, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel, Ariffin Olii, didampingi pimpinan dan anggota dewan. Turut hadir Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran aparatur sipil negara.
Agenda utama paripurna meliputi penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan inisiatif pemerintah daerah.
Ketua DPRD Ariffin Olii menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan LKPJ telah dilaksanakan secara komprehensif melalui Panitia Khusus (Pansus), dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Melalui pembahasan yang intensif bersama eksekutif, DPRD memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dalam sambutannya mengapresiasi DPRD, khususnya Pansus, atas kontribusi pemikiran dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan LKPJ.
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendorong kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
“Terkait relokasi masyarakat di wilayah Pintadia, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menuntaskannya. Lahan dan bangunan telah disiapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti percepatan peningkatan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih. Pemerintah daerah, kata dia, telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan peningkatan kapasitas jaringan pipa air di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian.
Selain itu, Pemkab Bolsel tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan bupati terkait retribusi air bersih sebagai bagian dari upaya keberlanjutan layanan.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memaparkan rencana kerja sama internasional melalui program Sister City antara Bolsel dan salah satu kota di Jepang. Komunikasi awal telah dilakukan dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado, dan kunjungan wali kota dari Jepang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2026.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya pengembangan perikanan melalui investasi asing, hibah lahan seluas 5 hektare di Desa Dudepo, bantuan armada pemadam kebakaran dan ambulans, hingga peluang penempatan 200 tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel setiap tahun ke Jepang.
Untuk mendukung program itu, pemerintah daerah akan memfasilitasi pelatihan bahasa serta peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas diterimanya LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 serta pengesahan tujuh Ranperda inisiatif pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(Admin)