BOLSEL,ARAHMU.ID — Langkah tegas diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam merespons gelombang keluhan masyarakat.
Lewat Badan Musyawarah (Banmus), lembaga legislatif tersebut mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus guna membedah empat persoalan krusial yang dinilai mengusik keadilan warga.
Rapat penetapan jadwal RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, di ruang rapat Banmus pada Senin (14/9/2026).
Fokus utama dewan tertuju pada lemahnya tata kelola di tingkat desa serta ketidakakuratan data bansos yang memicu polemik di tengah masyarakat. Empat isu utama yang bakal diuji dalam RDP mendatang meliputi:
- Dugaan Pelanggaran Seleksi Perangkat Desa Sinombayuga: Mengurai indikasi ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen aparatur desa.
- Pemberhentian Sepihak Perangkat Desa Torosik: Mempertanyakan keabsahan dan prosedur penonaktifan aparatur desa setempat.
- Ketimpangan Data Desil dan Fakta Lapangan: Menagih akurasi data kemiskinan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil warga penerima bantuan.
- Hambatan Pelaporan Lakalantas dan Klaim Jasa Raharja: Menelusuri kendala birokrasi yang menyulitkan warga korban kecelakaan dalam mengurus hak asuransi.
Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap aduan yang masuk. Pihaknya bertekad menghadirkan seluruh jajaran dinas terkait, pemerintah desa, hingga pihak pelapor dalam forum terbuka.
“RDP ini menjadi wadah konfrontasi data dan keterangan secara terbuka. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang dirugikan oleh keputusan sepihak maupun maladminstrasi birokrasi,” ujar Ridwan.
Jadwal pemanggilan para pihak kini telah disusun oleh Banmus. RDP ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi tegas serta solusi konkret atas persoalan pelayanan publik di Kabupaten Bolsel.