Bolsel,Arahmu.id – Kehadiran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Deaga, Kecamatan Pinolosian Tengah, Selasa (15/9/2026), menegaskan komitmen pengawasan ketat lembaga legislatif terhadap pelaksanaan program prioritas daerah maupun nasional.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu hidup masyarakat di wilayah pesisir Bolsel.
Peresmian fasilitas SPPG tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, serta dihadiri Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, dan Wakil Ketua DPRD, Ridwan Olii, bersama jajaran instansi teknis terkait dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan serta desa.
Dalam keterangannya di sela-sela peninjauan fasilitas, Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menegaskan bahwa keterlibatan legislatif tidak hanya terbatas pada tahap penganggaran (budgeting) dan penyusunan regulasi daerah.
Lebih dari itu, DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah anggaran gizi yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
“Program pemenuhan gizi seperti ini memiliki dampak mendasar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD memberi perhatian khusus, tidak hanya dalam menyetujui dukungan anggaran dan regulasi, tetapi juga pada fungsi pengawasan pelaksanaan di lapangan,” tegas Arifin.
Menurut Arifin, keberhasilan SPPG Desa Deaga akan diukur dari sejauh mana keterlayanan kelompok penerima manfaat—mulai dari anak-anak sekolah hingga kelompok sasaran prioritas lainnya.
Ia mengingatkan agar mekanisme distribusi dan kualitas pangan gizi yang disajikan senantiasa memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
“Pengawasan yang intensif dan transparan sangat dibutuhkan agar operasional SPPG berjalan berkelanjutan tanpa kendala teknis yang merugikan masyarakat. Kami di DPRD akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mengevaluasi kinerja pelayanan gizi ini secara berkala,” tutupnya.