Bolsel, Arahmu.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sekaligus Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bolsel, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., beserta jajaran eksekutif, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, ASN, dan para sangadi se-Kabupaten Bolsel.
Dalam paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Daerah menyepakati arah kebijakan hukum dan anggaran daerah untuk tahun 2027. Sebagai tindak lanjut penetapan Propemperda, Pemkab Bolsel menerima 6 Raperda usulan DPRD untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru secara resmi menyampaikan permohonan persetujuan DPRD atas 4 Raperda usulan pemerintah daerah, yakni:
- Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati
- Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah mengenai RPJMD
Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan hukum dan alokasi anggaran yang ditetapkan berpihak pada kepentingan masyarakat serta memperhitungkan kemampuan fiskal daerah.
Dalam pemaparannya mengenai penyusunan APBD 2027, Bupati mengungkapkan sejumlah prioritas belanja daerah:
- Kesejahteraan Pegawai & Tenaga Medis: Penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian TPP staf ahli agar setara dengan kepala dinas, penambahan alokasi anggaran dokter spesialis, serta penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).
- Jaminan Sosial & Pendidikan: Keberlanjutan alokasi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan beasiswa pendidikan S1 kedokteran.
- Efisiensi Infrastruktur: Penyesuaian pembangunan fisik seperti pembatasan gedung Dinas Sosial menjadi 1 lantai, pemanfaatan lantai 3 Kantor Bupati untuk Dinas Perizinan dan Koperasi, serta alih fungsi perbaikan lapangan futsal menjadi aula.
Bupati juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengucurkan anggaran hampir Rp100 miliar untuk pembangunan di Bolsel. Dukungan tersebut meliputi peningkatan DAK Pendidikan sebesar Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah, pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), hingga penataan kawasan transmigrasi.
Di sektor ekonomi lokal, Pemkab Bolsel merencanakan penyertaan modal sebesar Rp5 juta per unit usaha bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati mengingatkan para sangadi agar mengelola Dana Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel menjelang pemeriksaan menyeluruh oleh BPK tahun depan, serta berharap penetapan APBD 2027 membawa dampak positif yang nyata bagi seluruh masyarakat Bolsel.