MANADO, Arahmu.id — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menyatakan kesiapannya untuk menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam sebuah program edukasi hukum terpadu.
Langkah ini dirancang untuk membentengi para pengelola anggaran publik—mulai dari kepala desa, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas—dari potensi kesalahan administrasi serta ancaman intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, mengonfirmasi keterbukaan pihaknya dalam menyambut inisiatif kolaborasi yang diajukan oleh pers di daerah.
Menurutnya, pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan prioritas utama agar percepatan penyerapan anggaran pembangunan tidak terhambat oleh rasa takut aparatur.
“Kami menyambut baik dan siap berkolaborasi secara formal begitu undangan resmi disampaikan. Pendampingan serta penguatan pemahaman hukum bagi pejabat dan aparatur di tingkat akar rumput sangat penting agar mereka bekerja secara akuntabel, transparan, dan tidak diselimuti keraguan dalam menjalankan program masyarakat,” ujar Kajati Sulut di Manado.
Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menjelaskan bahwa latar belakang utama pengajuan kerja sama ini adalah maraknya keraguan serta kekhawatiran di tingkat jajaran pelayanan publik saat mengelola keuangan negara.
Tak jarang, ketidakpahaman regulasi membuat pejabat daerah mudah menjadi sasaran empuk intimidasi oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Banyak kepala desa, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan ragu mengambil langkah karena takut terjerat persoalan administrasi. Lebih dari itu, mereka rentan menjadi sasaran intimidasi atau dugaan pemerasan oleh pihak-pihak yang menjual nama instansi penegak hukum,” tegas Viko.
Lewat program edukasi langsung dari Kejati Sulut, PWI Bolsel ingin memastikan aparatur daerah memahami:
- Aturan Regulasi Pengelolaan Anggaran: Membedakan antara kekhilafan administrasi dan niat jahat (mens rea) tindak pidana korupsi.
- Hak dan Prosedur Hukum: Memahami langkah perlindungan diri saat menghadapi oknum pemburu rente atau pihak yang mengintimidasi.
- Mekanisme Pelaporan Resmi: Menyediakan alur pengaduan langsung ke Kejaksaan jika menemukan indikasi pemerasan atas nama APH.
Unik dari kolaborasi ini, PWI Bolsel dan Kejati Sulut tidak hanya membatasi ruang lingkup pada tata kelola anggaran publik. Sinergi ini turut memperluas jangkauan pada penegakan hukum lingkungan dan perlindungan satwa endemik Maleo yang habitatnya berada di wilayah Bolaang Mongondow Selatan.
“Perlindungan keanekaragaman hayati seperti burung Maleo tidak cukup sekadar imbauan konservasi. Diperlukan penegakan hukum yang tegas serta kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga ekosistem endemik Sulawesi ini dari ancaman perburuan liar dan perusakan habitat,” tambah Viko.
Apresiasi tinggi disampaikan PWI Bolsel atas keterbukaan Kajati Sulut yang cepat merespons gagasan ini. PWI Bolsel menegaskan bahwa keikutsertaan pers dalam kolaborasi ini tidak akan memadamkan fungsi kontrol sosial dan independensi pers.
“Pers tetap kritis terhadap penyimpangan, namun di saat yang sama pers harus menjadi bagian dari solusi pembangunan. Kerja sama ini ditargetkan memberi dampak nyata, bukan sekadar agenda seremonial,” tutup Viko.
Rencana kegiatan pendampingan dan edukasi hukum ini dijadwalkan segera dirumuskan secara rinci setelah proses administratif dan penyusunan materi bersama Kejati Sulut selesai dilakukan.