Manado, Arahmu.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat kapasitas lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pemerintahan desa yang transparan dan berdaya saing.
Hal ini ditegaskan pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Bolsel yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, di Hotel Swis-Bel Manado, Ahad (26/10/2025).
Kegiatan yang diikuti perwakilan BPD dari seluruh desa di Bolsel ini mengangkat tema peningkatan kemampuan pengawasan, efisiensi pengelolaan keuangan desa, serta penguatan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda Bolsel, pimpinan OPD terkait, para sangadi, dan sejumlah pemateri teknis.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menekankan bahwa BPD merupakan lembaga strategis yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengambil keputusan penting untuk masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pemahaman regulasi menjadi hal wajib di tengah dinamika pembangunan desa.
“BPD harus memahami aturan dan memainkan fungsi kontrol secara efektif, sehingga kebijakan desa tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melenceng dari peraturan,” tegasnya.
Deddy menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 seluruh pemerintah daerah akan menghadapi pengetatan kebijakan fiskal nasional. Efisiensi ini berdampak pada penurunan Alokasi Dana Sektoral (ADS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Bolsel.
“ADS yang awalnya sebesar Rp59 miliar pada 2025 akan turun menjadi Rp52 miliar pada 2026. Begitu juga ADD turun dari Rp38 miliar menjadi Rp33 miliar. Ini membutuhkan langkah cerdas agar program desa tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta BPD mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memaksimalkan potensi yang ada melalui usaha produktif.
Salah satu bentuk penguatan ekonomi lokal yang didorong pemerintah daerah yaitu melalui koperasi desa, termasuk Koperasi Merah Putih (KMP), sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wabup menekankan bahwa tahun 2026 tidak akan ada proyek fisik yang bersumber dari APBD daerah. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di desa memahami dan ikut mensosialisasikan kebijakan efisiensi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Fokus kita tetap memastikan bahwa setiap program tepat sasaran dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga,” tambahnya.
Menutup sambutan, Wabup Deddy menyampaikan apresiasi atas capaian Bolsel yang berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah desa dan BPD dalam mendukung program kesehatan dan gizi masyarakat.
“Semoga melalui Bimtek ini, kapasitas BPD semakin kuat dan siap bersama pemerintah desa menyukseskan pembangunan yang lebih mandiri dan pro rakyat,” tutupnya.(Aulia)