BOLSEL,ARAHMU.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima kunjungan kerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (4/11/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., di ruang kerjanya.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, S.STP., M.AP., Asisten III Setda, Kepala Inspektorat, Direktur RSUD, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, serta beberapa pejabat terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kepala BPKP Sulut Heru Setiawan, didampingi Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya Didi Lamris, menyampaikan sejumlah agenda penting, di antaranya rencana pembentukan Satgas Penguasaan Kawasan Hutan (PKH).
Satgas ini dibentuk untuk menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak dilaporkan serta mengembalikan penguasaan negara terhadap kawasan hutan yang dikelola secara ilegal. Heru menegaskan, Satgas PKH diharapkan tidak hanya aktif di awal, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi daerah.Heru juga menyoroti program pembangunan Rumah Sakit Pengampu Health Training Center (PHTC) sebagai salah satu program prioritas Presiden.
Dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, hanya dua daerah yang mendapatkan program ini, yakni Bolsel dan Bolmut. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang terintegritas, hati-hati, dan sesuai regulasi, karena anggarannya tidak kecil. Heru mengapresiasi progres pembangunan RSUD Bolsel yang dinilai lebih baik dibanding beberapa daerah lain, serta meminta Inspektorat terus melakukan pengawasan dan pelaporan rutin setiap minggu.
“Program ini menggunakan anggaran besar, sehingga pelaksanaannya harus hati-hati dan berintegritas. BPKP akan terus melakukan pembinaan dan review selama proses pembangunan, termasuk dalam tahapan tender dan realisasi fisik di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan koordinasi bersama BPKP. Ia menegaskan bahwa pembangunan RSUD dan program nasional seperti MBG di Bolsel berjalan dengan baik berkat pengawasan rutin dari Inspektorat dan evaluasi berkala bersama BPKP.
“Tim Inspektorat turun ke lapangan setiap minggu dan melaporkan perkembangannya lewat rapat daring bersama BPKP. Kami terus meminta masukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai regulasi,” tambahnya.
Ia juga menambahkan, meski Bolsel tidak memiliki tambang besar, tingkat kemiskinan di daerah ini tetap lebih baik dibanding beberapa daerah dengan potensi tambang yang besar.(Aulia)