Bolsel, Arahmu.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memimpin Rapat Paripurna Tahap I dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (20/08/2025).
Rapat paripurna tersebut turut didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., Sekda Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, S.Stp., M.Ap., para Asisten Sekda, pimpinan OPD, Camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
Dalam forum tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap dokumen RKUA-PPAS 2026. Fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional mendorong Pemkab Bolsel untuk lebih fokus pada upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sektor penunjang kesejahteraan masyarakat.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Trisakti, yang menekankan agar penyusunan KUA-PPAS benar-benar diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Fraksi Karya Restorasi, meski tidak membacakan pandangan secara langsung di forum, menyatakan menerima dokumen RKUA-PPAS 2026 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya.
Dukungan seluruh fraksi ini menandai komitmen DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta memastikan proses pembahasan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, dalam sambutannya menegaskan bahwa dokumen RKUA-PPAS menjadi pedoman penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
“Keberhasilan pembangunan daerah merupakan wujud sinergi kinerja Pemda, DPRD, dan seluruh masyarakat. Hal ini tercermin dalam indikator visi-misi yang dituangkan ke dalam target RKPD serta KUA-PPAS setiap tahunnya,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemda Bolsel telah menyiapkan langkah konkret dalam aspek pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah untuk mendukung target pembangunan. Sejumlah program prioritas juga diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan layanan dasar masyarakat lainnya.
Meski masih dalam kondisi efisiensi anggaran, Bupati memastikan Pemda Bolsel tetap mendukung program nasional.
“Tahun ini Bolsel tidak menaikkan pajak, hanya ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Walaupun pajak daerah kita belum terlalu besar, ini tetap menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Dengan diterimanya dokumen RKUA-PPAS 2026 oleh seluruh fraksi, DPRD dan Pemkab Bolsel meneguhkan komitmen sinergi dalam menghadirkan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.(Aulia)