Manado, Arahmu.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulut di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (29/9/2025). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi realisasi APBD 2025 sekaligus membahas arah penyusunan APBD 2026.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, SH, MH. Hadir pula Ketua DPRD Sulut, Pj. Sekprov Tahlis Gallang, S.IP, MM, Bupati/Wali Kota se-Sulut, unsur DPRD kabupaten/kota, serta tim TAPD. Kehadiran eksekutif dan legislatif di forum ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pj. Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, dalam laporannya menyampaikan bahwa kinerja APBD provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun 2025 tergolong baik. Namun, ia menekankan perlunya percepatan realisasi belanja untuk mendukung program pembangunan yang sudah direncanakan.
“Tujuan rapat koordinasi ini adalah mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja berdasarkan APBD 2025, sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat,” jelas Tahlis. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) dan dana desa, agar APBD 2026 benar-benar tepat sasaran.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada eksekutif, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari legislatif.
“Hari ini bukan hanya para bupati dan wali kota yang hadir, tetapi juga ketua DPRD se-Sulut. Ini penting agar eksekutif dan legislatif saling memahami, mendukung, dan bersinergi dalam menyusun program dengan anggaran yang terbatas,” kata Gubernur.
Isu utama yang menjadi perhatian dalam rakor kali ini adalah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026. Menurut Gubernur, kondisi ini harus diantisipasi dengan langkah strategis, termasuk optimalisasi PAD, penguatan BUMD, serta sinergi dalam pemanfaatan dana desa.
“Pengurangan anggaran tentu berdampak pada daerah, tapi jangan cemas. Masalah ini akan kami diskusikan langsung dengan Presiden pada Oktober mendatang, agar ada solusi bagi Pemprov maupun kabupaten/kota,” ungkap Yulius.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa RPJMD Sulut 2025–2029 telah menetapkan delapan misi dan 17 program unggulan. Fokus RKPD 2026 diarahkan pada delapan prioritas pembangunan, yakni peningkatan ekonomi dan investasi, penguatan ketahanan pangan, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan UMKM dan koperasi, ketahanan energi, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Delapan agenda prioritas nasional 2026 juga harus terintegrasi dengan program daerah, sehingga pembangunan berjalan searah dengan visi pemerintah pusat,” tambahnya.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, turut menyampaikan masukan kepada Gubernur terkait penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan. Ia berharap persoalan ini bisa diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
“Penyaluran DAU yang tertunda berdampak langsung pada daerah. Kami berharap ini menjadi perhatian serius Gubernur untuk disampaikan kepada Presiden,” ucap Iskandar.
Rakor APBD 2026 menjadi ajang strategis bagi pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Sulut untuk menyatukan pandangan serta merumuskan langkah kolektif dalam menghadapi tantangan fiskal tahun mendatang. Gubernur menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala, soliditas sinergi antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan agar program pembangunan prioritas tetap terlaksana sesuai sasaran.(Aulia)
