BOLSEL,ARAHMU.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sebagai bagian dari tahapan strategis perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, didampingi Sekretaris Daerah serta Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii di Ruang Berkah, Komplek Perkantoran Panango, Kamis (15/01/2026)
Konsultasi publik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara unsur Forkopimda, para camat, dan undangan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Iskandar.
Ia menekankan, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis daerah yang masih dihadapi.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang sejalan dengan dokumen RPJMD, di antaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Iskandar menyoroti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Menutup sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran formalitas.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini benar-benar dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Konsultasi publik ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan demi menghasilkan dokumen RKPD 2027 yang inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.(Admin)