BOLSEL, ARAHMU.ID — Antrean kendaraan yang terjadi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel.
Merespons keluhan masyarakat, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU 74.957.09 Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (3/9/2026) malam.
Kehadiran orang nomor satu di Bolsel tersebut untuk memastikan secara langsung kondisi stok sekaligus melihat proses penyaluran BBM bersubsidi, terutama solar dan Pertalite, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Bolsel Marwan Makalalag, S.Pd., serta Kepala Kesbangpol Harmin Manoppo. Bupati juga berdialog dengan pengelola SPBU guna memperoleh informasi terkait ketersediaan stok dan kuota BBM untuk kebutuhan masyarakat Bolsel.
Iskandar mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah menerima sejumlah keluhan, terutama dari masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan solar.
“Kami mendapat keluhan dari masyarakat, termasuk nelayan dan petani, terkait antrean dan sulitnya mendapatkan solar. Karena itu, hari ini saya turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Iskandar.
Dari hasil koordinasi dengan pihak SPBU, Bupati memastikan kuota BBM untuk wilayah Bolsel masih dalam kondisi aman. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpancing kekhawatiran maupun melakukan pembelian secara berlebihan.
“Dari hasil koordinasi dengan pengelola SPBU, kuota untuk Bolsel dinyatakan aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik atau melakukan pembelian secara berlebihan,” tegasnya.
Meski stok dinyatakan aman, Bupati mengakui antrean kendaraan masih terlihat di lokasi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi dengan tertib agar tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Selain pengawasan di tingkat SPBU, Iskandar juga menyoroti mekanisme penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan. Ia meminta perangkat daerah terkait memperketat proses verifikasi agar rekomendasi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Saya minta perangkat daerah terkait benar-benar memastikan rekomendasi untuk petani dan nelayan diberikan secara tepat. Verifikasi harus dilakukan dengan baik agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” pintanya.
Bupati juga meminta pengelola SPBU mengutamakan kebutuhan masyarakat Bolsel serta mengantisipasi praktik pembelian berulang maupun aktivitas melangsir BBM yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi.
Penggunaan QR Code MyPertamina turut ditekankan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan. Melalui sistem tersebut, data pembeli, nomor polisi kendaraan dan kuota dapat tercatat sehingga penyaluran BBM bersubsidi lebih terukur dan tepat sasaran.
Bupati menegaskan, persoalan antrean BBM tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Karena itu, ia mengajak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan pengawasan secara bersama-sama.
“Saya mengajak Forkopimda bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Kita harus melihat persoalan ini secara bersama agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai aturan,” tandasnya.
Pemkab Bolsel memastikan akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di wilayah tersebut, sekaligus mendorong agar kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, tetap terlayani tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.