INFOTORIAL
MANADO,ARAHMU.ID – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid meminta perbankan tidak hanya fokus menyalurkan kredit ke PNS, tapi memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 di Luwansa Hotel Manado, Kamis (16/04/2026).
Sosialisasi yang digelar OJK Sulut-Gorontalo itu membahas kemudahan akses pembiayaan UMKM dalam rangka Recycling Program 2026. Kegiatan diikuti perwakilan pemda dan pemangku kepentingan se-Sulawesi Utara.
Kepala OJK Sulut-Gorontalo Robert H. P. Sianipar menyebut UMKM adalah pilar ekonomi daerah, namun masih terhambat akses modal. POJK 19/2025 hadir untuk mendorong lembaga jasa keuangan memberi pembiayaan yang lebih murah, cepat, tepat, dan inklusif. Data per Februari 2026 menunjukkan penyaluran kredit UMKM di Sulut-Gorontalo masih perlu didorong dari sisi pertumbuhan dan pemerataan.
Menanggapi itu, Wabup Deddy mengapresiasi POJK 19/2025 karena membuka peluang UMKM mendapat pembiayaan berkelanjutan. Ia sekaligus menyoroti kecenderungan bank yang lebih memprioritaskan kredit PNS, termasuk lewat gadai SK kenaikan pangkat. Menurutnya, pola itu berisiko di tengah efisiensi anggaran dan bisa mendorong pegawai lari ke pinjaman informal berbunga tinggi.
“Harapan kami OJK dan perbankan mengendalikan kredit pegawai, lalu memperluas pembiayaan untuk masyarakat umum dan UMKM agar manfaatnya merata,” ujar Deddy.
Ia mengajak pelaku UMKM Bolsel memanfaatkan kebijakan ini dengan memperkuat kapasitas usaha, tata kelola, dan daya saing produk. Pemkab Bolsel, tegasnya, berkomitmen mendukung UMKM sebagai pilar ekonomi daerah.
Sosialisasi ini jadi bagian sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor jasa keuangan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat dan inklusif menuju 2026.(Admin)