JAKARTA, Arahmu.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Mabes Polri guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi landasan penting untuk memperkuat strategi ketahanan pangan pada tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi modal penting untuk melakukan konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri berperan aktif sebagai fasilitator permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri membuka akses pembiayaan perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung. Implementasi nyata telah dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Langkah ini dilakukan untuk memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak yang kerap membeli hasil panen dengan harga rendah. Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang berpihak.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebesar 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung petani sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas jagung nasional, serta membebaskan petani dari praktik perdagangan yang merugikan. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang terukur, petani diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.(Admin)